Home / Provinsi Babel / Antisipasi Bahaya Banjir Warga Kelurahan Berok Mengadu Ke DPRD Provinsi Babel Tolak

Antisipasi Bahaya Banjir Warga Kelurahan Berok Mengadu Ke DPRD Provinsi Babel Tolak

Warga Masyarakat Kelurahan berok saat menyampaikan aspirasi nya ke DPRD Babel

 

Pangkalpinang – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya ,SH diruangan Kerjanya diGedung DPRD Provinsi Babel Komplek Perkantoran Gubernur Pangkalpinang Babel menerima kunjungan Puluhan Warga Kelurahan Berok BangkaTengah dalam hal mengadu ke DPRD Provinsi Babel terkait adanya penambangan timah liar diDaerah mereka.

“Saya minta seluruh masyarakat Desa Berok harus kompak, jangan nanti 60 persen masyarakat menolak, 40 persen setuju, Kalau kompak untuk menolak akan memudahkan untuk ditindaklanjuti,” kata Didit.

Beliau menjelaskan bahwa Desa Berok merupakan kawasan yang rentan bencana banjir dan seharusnya tidak boleh ada pertambangan ilegal di daerah itu.

“Memang di daerah itu rawan bencana banjir, bahaya kalau ada buaya, bisa mengancam keselamatan warga karena habitat buaya di daerah itu telah diganggu,” ujarnya.

Kepala Lingkungan Kelurahan Berok ,H. Imron mengatakan , penambang yang beroperasi pada dini hari tersebut sudah sering diingatkan oleh masyarakat sekitar, tetapi mereka tidak menghiraukannya.

“Dampak pertambangan tersebut, lambat laun akan menyebabkan banjir dan longsor, yang merugikan masyarakat Berok dimana merupakan daerah rawan banjir,” jelasnya di ruang Ketua DPRD, Senin (22/7/2019).

Perwakilan masyarakat Kelurahan Berok menyuarakan aspirasinya terkait maraknya pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) ilegal di kawasan eks PT. Kobatin, diantaranya daerah Merbuk, Kenari dan Pungguk, Kabupaten Bangka Tengah.

Sementara itu Plt Kepala Dinas ESDM Babel, Rusbani menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan di wilayah Eks. Kobatin karena merupakan kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

“Kami dari Provinsi tidak mengeluarkan izin di wilayah tersebut, jikalau ada pihak yang mengeluarkan izin tambang di daerah itu, itu bukan dari provinsi,” tegasnya.(Bbll).

About admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *